Skip to content
Home » Apa Saja Perubahan UU Ketenagakerjaan 2026? Ini Perbedaan Aturan Lama dan Terbaru

Apa Saja Perubahan UU Ketenagakerjaan 2026? Ini Perbedaan Aturan Lama dan Terbaru

Apa Saja Perubahan UU Ketenagakerjaan 2026? Ini Perbedaan Aturan Lama dan Terbaru

Aturan Ketenagakerjaan terbaru telah disahkan dan ada beberapa perubahan yang perlu menjadi perhatian para praktisi HR, manajemen perusahaan dan juga pekerja. Sebab, regulasi ini yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kebijakan sumber daya manusia.

Pada 2026, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini membawa penataan baru terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Lantas, apa saja perubahan UU Ketenagakerjaan 2026 dibandingkan aturan sebelumnya? Berikut pembahasan mengenai sejumlah poin penting yang perlu dipahami.

Mengenal UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan

UU Nomor 27 Tahun 2026 merupakan regulasi yang disusun untuk menata ulang dan mengintegrasikan berbagai ketentuan ketenagakerjaan. Pembentukannya juga menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mendorong pembentuk undang-undang untuk menyusun pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri.

Sebelumnya, ketentuan ketenagakerjaan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui regulasi UU Cipta Kerja. Kondisi tersebut membuat pengaturan ketenagakerjaan tersebar dalam beberapa peraturan sehingga membutuhkan penataan agar lebih harmonis dan memberikan kepastian hukum.

UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Sejak tanggal tersebut, undang-undang ini mulai berlaku. UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut, begitu pula sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.

Perubahan UU Ketenagakerjaan 2026 dan Perbedaannya dengan Aturan Lama

Ada sejumlah pembaruan yang perlu diperhatikan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan 2026. Perubahan tersebut mencakup pengaturan PKWT, perlindungan dokumen pribadi pekerja, pelatihan kerja, hingga perlindungan tenaga kerja sektor informal. Berikut beberapa poin pentingnya.

1. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Salah satu perubahan yang perlu diperhatikan perusahaan adalah ketentuan mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Dalam pengaturan sebelumnya, ketentuan PKWT mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama lima tahun, termasuk perpanjangannya.

Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan ketentuan baru. PKWT dapat dibuat paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang sebanyak dua kali, dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Perubahan ini membuat perusahaan perlu lebih cermat dalam menyusun kontrak kerja dan mengelola masa kerja karyawan kontrak. Tim HR juga perlu memastikan bahwa setiap perjanjian sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi terbaru.

2. Larangan Menahan Ijazah dan Dokumen Pribadi Pekerja

Praktik menahan ijazah sebagai jaminan kerja menjadi salah satu persoalan yang sering mendapat perhatian dalam hubungan industrial. UU Nomor 27 Tahun 2026 secara tegas mengatur larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan dan menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Ketentuan ini memberikan penegasan terhadap perlindungan dokumen pribadi pekerja. Dengan demikian, perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan rekrutmen dan administrasi kepegawaian yang berpotensi menjadikan dokumen pribadi sebagai jaminan.

3. Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal

Pengaturan ketenagakerjaan sebelumnya lebih banyak dikenal melalui ketentuan hubungan kerja formal. Namun, perkembangan dunia kerja membuat kebutuhan perlindungan bagi pekerja di luar pola hubungan kerja konvensional semakin penting.

UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas perhatian terhadap tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu. Regulasi ini mengatur pemberian perlindungan melalui jaminan sosial bagi kelompok pekerja tersebut.

Pembaruan ini menjadi langkah penting untuk memperhatikan pekerja yang memiliki karakteristik hubungan pekerjaan berbeda dari karyawan tetap pada perusahaan. Perlindungan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya menjangkau pekerja dalam hubungan kerja formal, tetapi juga kelompok pekerja lain yang memenuhi ketentuan undang-undang.

4. Pengaturan Pelatihan Kerja dan Peningkatan Kompetensi

Perubahan berikutnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja. UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa pelatihan kerja diperuntukkan bagi beberapa kelompok, yaitu pencari kerja yang membutuhkan bekal kompetensi, pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi, serta pekerja yang akan melakukan alih kompetensi.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pelatihan kerja tidak hanya berfungsi sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Pengembangan keterampilan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pekerja menghadapi perubahan kebutuhan industri.

Bagi perusahaan, ketentuan ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kompetensi karyawan perlu mendapat perhatian. Program pelatihan dan pengembangan SDM dapat membantu perusahaan menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan.

5. Penguatan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Perlindungan terhadap pekerja perempuan juga menjadi bagian dari materi yang diatur dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan 2026.

Regulasi ini memuat ketentuan mengenai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam pengembangan karier. Selain itu, terdapat perhatian terhadap penyediaan ruang dan fasilitas laktasi, kesempatan menyusui selama waktu kerja, serta kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja.

Ketentuan tersebut memperkuat pentingnya lingkungan kerja yang aman dan setara. Perusahaan perlu memastikan kebijakan internal tidak menghambat kesempatan pekerja perempuan untuk berkembang serta menyediakan fasilitas dan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

6. Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah mewajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit dua persen dari jumlah pekerja.

Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pekerja. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif. Praktisi HR perlu memperhatikan proses rekrutmen, aksesibilitas tempat kerja, serta penyesuaian fasilitas agar kesempatan kerja dapat diberikan secara setara.

7. Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan

Perubahan lainnya menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan. UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat penguatan pengawasan melalui peningkatan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, pembentukan komite pengawasan, serta pengawasan yang memperhatikan rasio antara jumlah pengawas dengan pekerja maupun perusahaan.

Penguatan pengawasan diharapkan membantu memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja dilaksanakan sesuai ketentuan. Bagi perusahaan, hal ini menjadi alasan untuk tidak hanya memperbarui dokumen kebijakan, tetapi juga memastikan penerapannya berjalan dengan baik.

Tabel Perbandingan Aturan Lama dan UU Ketenagakerjaan 2026

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ringkasan beberapa perubahan penting dalam regulasi terbaru.

Aspek Pengaturan Sebelumnya UU Nomor 27 Tahun 2026
Dasar hukum UU 13/2003 dan perubahan melalui UU 6/2023 UU 27/2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan
Jangka waktu PKWT Dalam PP 35/2021, paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun
Ijazah dan dokumen pribadi Belum diatur secara tegas dalam UU 13/2003 sebagai larangan khusus penahanan dokumen Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan menahan dokumen sebagai jaminan hubungan kerja
Pekerja sektor informal Perlindungan belum diatur secara khusus Memuat pengaturan perlindungan melalui jaminan sosial
Pelatihan kerja Diatur sebagai bagian dari pengembangan kompetensi tenaga kerja Dipertegas untuk pencari kerja, peningkatan kompetensi, dan alih kompetensi
Pekerja penyandang disabilitas Telah terdapat ketentuan kuota dalam UU 8/2016 Kewajiban kuota ditegaskan kembali dalam UU 27/2026
Pekerja perempuan Telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan sebelumnya Memuat penguatan kesempatan karir, fasilitas laktasi, dan perlindungan dari kekerasan seksual

Perlu diperhatikan bahwa tabel tersebut merupakan ringkasan beberapa poin perubahan, bukan keseluruhan isi undang-undang. Sejumlah hak dan kewajiban juga telah diatur dalam peraturan lain sebelum UU 27/2026 diterbitkan.

Apa Dampaknya bagi Perusahaan dan Praktisi HR?

Terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 membuat perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Perubahan tidak cukup hanya diketahui melalui sosialisasi, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam prosedur operasional perusahaan.

Tim HR dapat memulai dengan mengevaluasi perjanjian kerja, terutama kontrak PKWT, serta meninjau kembali prosedur penyimpanan dokumen karyawan. Perusahaan juga perlu memeriksa kebijakan rekrutmen, pelatihan, fasilitas pekerja perempuan, dan pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas.

Selain itu, praktisi HR perlu memahami ketentuan mengenai hubungan industrial, pengupahan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemahaman terhadap regulasi menjadi bekal penting agar kebijakan perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Kesimpulan

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan membawa pembaruan penting dalam pengaturan hubungan kerja di Indonesia. Perubahan tersebut mencakup jangka waktu PKWT, larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi, perlindungan pekerja sektor informal, peningkatan kompetensi, hingga penguatan perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Bagi perusahaan, memahami perubahan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan berjalan sesuai regulasi terbaru. Sementara itu, praktisi HR perlu terus memperbarui pengetahuan agar mampu menerapkan ketentuan hukum secara tepat dalam pengelolaan SDM.

Ingin meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan praktik pengelolaan SDM? Ikuti Pelatihan Human Resource Basic Class dari KelasHR untuk memperdalam pemahaman mengenai aturan ketenagakerjaan dan penerapannya dalam lingkungan perusahaan.

Human resource basic class

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Apa Saja Perubahan UU Ketenagakerjaan 2026? Ini Perbedaan Aturan Lama dan Terbaru