Skip to content
Home » Aturan PKWT Terbaru 2026: Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Hak Karyawan

Aturan PKWT Terbaru 2026: Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Hak Karyawan

Aturan PKWT Terbaru 2026: Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Hak Karyawan

Setelah disahkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, ada beberapa aturan yang berubah, salah satunya mengenai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Aturan PKWT terbaru memuat perubahan yang signifikan mengenai jangka waktu dan perpanjangan kontrak.  

Lantas, bagaimana aturan PKWT terbaru 2026? Berapa lama karyawan boleh dikontrak dan apa saja hak yang harus diterima? Simak pembahasannya berikut ini.

Aturan PKWT Terbaru 2026 Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026

Ketentuan PKWT terbaru diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 82 sampai dengan Pasal 91. Salah satu perubahan utamanya terdapat pada batas jangka waktu kontrak. 

Jika sebelumnya aturan pelaksana memperbolehkan total masa PKWT hingga lima tahun, regulasi terbaru menetapkan batas jangka waktu awal paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Berikut beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan perusahaan dan karyawan.

1. Jangka Waktu PKWT Maksimal 2 Tahun

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026, jangka waktu PKWT atau penyelesaian pekerjaan tertentu ditentukan paling lama dua tahun. Ketentuan ini menjadi perubahan penting dibandingkan pengaturan sebelumnya. Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat paling lama lima tahun, termasuk perpanjangannya.

Dengan aturan terbaru, perusahaan perlu menyesuaikan durasi kontrak dengan batas waktu yang ditentukan. Penyusunan kontrak juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan agar masa kerja tidak melampaui ketentuan yang berlaku.

2. Perpanjangan PKWT Maksimal 2 Kali

Selain mengatur jangka waktu awal, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan batas jumlah perpanjangan PKWT. Berdasarkan Pasal 82 ayat (2), PKWT hanya dapat diperpanjang sebanyak dua kali. Setiap perpanjangan memiliki batas waktu paling lama satu tahun.

Sebagai gambaran, perusahaan dapat membuat kontrak awal selama dua tahun. Jika pekerjaan masih membutuhkan penyelesaian dan memenuhi ketentuan, kontrak dapat diperpanjang satu tahun, kemudian diperpanjang kembali paling lama satu tahun.

Dengan demikian, batas waktu berdasarkan ketentuan tersebut dapat mencapai empat tahun, yaitu dua tahun masa kontrak awal dan dua kali perpanjangan masing-masing satu tahun. Perusahaan perlu memperhatikan batas waktu ini ketika menyusun perencanaan tenaga kerja dan melakukan evaluasi kontrak karyawan.

3. Pemberitahuan Perpanjangan Wajib Diberikan Secara Tertulis

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk menyampaikan rencana perpanjangan kontrak kepada karyawan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3), pemberi kerja yang bermaksud memperpanjang PKWT wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir.

Ketentuan ini memberikan kepastian bagi karyawan mengenai kelanjutan hubungan kerja. Karyawan juga memiliki waktu untuk memahami rencana perpanjangan dan mempertimbangkan keputusan terkait kontraknya. Bagi HR, pemberitahuan tertulis perlu menjadi bagian dari prosedur administrasi kontrak. Jangan sampai proses perpanjangan baru disampaikan ketika masa kontrak sudah berakhir.

4. PKWT Tidak Boleh Digunakan untuk Pekerjaan Tetap

Penggunaan PKWT tetap memiliki batasan berdasarkan karakteristik pekerjaan. Pasal 87 UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan tersebut meliputi:

  • Pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara.
  • Pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama.
  • Pekerjaan yang bersifat musiman.
  • Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan.
  • Pekerjaan yang jenis, sifat, atau kegiatannya tidak tetap.

Sebaliknya, PKWT tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Apabila perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, hubungan kerja demi hukum dapat berubah menjadi PKWTT.

Hak Karyawan PKWT yang Wajib Dipenuhi Perusahaan

Meskipun berstatus sebagai karyawan kontrak, pekerja PKWT tetap memiliki hak yang wajib dipenuhi pemberi kerja. Berikut beberapa ketentuan penting yang perlu diketahui.

1. Mendapatkan Perjanjian Kerja Tertulis

Pasal 83 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.Apabila perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, kemudian terdapat perbedaan penafsiran, versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Selain itu, Pasal 85 menyatakan bahwa PKWT yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi PKWTT. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan setiap kontrak karyawan memiliki dokumen perjanjian yang jelas.

2. Tidak Dikenakan Masa Percobaan Kerja

Karyawan dengan status PKWT tidak boleh dikenakan masa percobaan atau probation. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 86 UU Nomor 27 Tahun 2026. 

Apabila perusahaan tetap mencantumkan masa percobaan dalam perjanjian, ketentuan tersebut batal demi hukum dan masa kerja karyawan tetap dihitung. Artinya, perusahaan tidak dapat menggunakan masa probation untuk mengurangi hak pekerja kontrak.

3. Mendapatkan Uang Kompensasi

Salah satu hak penting karyawan PKWT adalah uang kompensasi ketika kontrak berakhir. Pasal 88 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pemberi kerja memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT sesuai masa kerja di perusahaan.

Ketentuan ini perlu diperhatikan karena berakhirnya kontrak bukan berarti perusahaan dapat mengabaikan kewajiban pembayaran kompensasi. Bahkan, Pasal 89 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memberikan uang kompensasi. Adapun besaran dan tata cara pemberian uang kompensasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

4. Mendapatkan Hak atas Upah dan Jaminan Sosial

Status sebagai pekerja kontrak tidak menghilangkan hak karyawan atas upah dan pelindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan tetap wajib memenuhi kewajiban pembayaran upah berdasarkan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. 

Pekerja juga perlu mendapatkan pelindungan jaminan sosial sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memastikan administrasi pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial karyawan PKWT berjalan dengan benar.

Tabel Perbedaan Aturan PKWT Lama dan Terbaru 2026

Aspek Aturan Sebelumnya (PP 35/2021) Aturan Terbaru (UU 27/2026)
Jangka waktu PKWT Paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan Jangka waktu paling lama 2 tahun
Perpanjangan Dapat diperpanjang selama total masa PKWT tidak melebihi 5 tahun Maksimal 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun
Pemberitahuan perpanjangan Mengacu pada ketentuan perjanjian dan aturan pelaksana Wajib tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir
Perjanjian tertulis Wajib dibuat tertulis Wajib menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin
Masa percobaan Tidak boleh disyaratkan Tidak boleh disyaratkan
Uang kompensasi Diatur dalam PP 35/2021 Tetap diwajibkan, dengan ketentuan lebih lanjut melalui PP

Apa yang Perlu Dilakukan HR Menghadapi Aturan PKWT Terbaru?

Perubahan aturan PKWT 2026 membuat praktisi HR perlu mengevaluasi kembali administrasi dan kebijakan hubungan kerja di perusahaan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan:

  • Pertama, lakukan pemeriksaan terhadap seluruh kontrak PKWT yang masih berjalan. Pastikan jangka waktu dan rencana perpanjangan sesuai ketentuan terbaru.
  • Kedua, periksa kembali jenis pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak. Pastikan pekerjaan tersebut memang memenuhi kriteria PKWT dan bukan pekerjaan yang bersifat tetap.
  • Ketiga, perbarui prosedur administrasi kontrak, termasuk pencatatan perjanjian, pengingat masa berakhirnya kontrak, serta pemberitahuan tertulis apabila perusahaan berencana melakukan perpanjangan.
  • Terakhir, pastikan seluruh hak karyawan kontrak terpenuhi, terutama pembayaran upah, jaminan sosial, dan uang kompensasi ketika hubungan kerja berakhir.

Kesimpulan

Aturan PKWT terbaru 2026 membawa perubahan penting, terutama mengenai jangka waktu kontrak yang ditetapkan paling lama dua tahun dan perpanjangan maksimal dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Selain itu, perusahaan wajib memperhatikan ketentuan pemberitahuan perpanjangan, penggunaan PKWT sesuai karakteristik pekerjaan, serta pemenuhan hak karyawan kontrak. Bagi praktisi HR, memahami regulasi ketenagakerjaan bukan hanya penting untuk menghindari kesalahan administrasi, tetapi juga untuk memastikan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan hukum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aturan PKWT Terbaru 2026: Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Hak Karyawan